POTENSINEWS.COM.BANDUNG-Pada Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah sebagian besar kalangan di Jawa Barat mengkhawatirkan ada pihak tertentu melakukan praktik money politics (politik uang), black campaign (kampanye hitam), dan menggunakan isu suku agama ras dan antargolongan (SARA) selama Pilkada Serentak dan Pilgub Jabar 2018 berlangsung
Menyikapi hal tersebut ,dalam untuk menangkal isu SARA yang dapat memecahbelah masyarakat itu yang berdampak pada kondusifitas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polda Jabar bekerjasama mengantisipasi hal tersebut.
Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, untuk menangkal kecurangan seperti politik uang, kampanye hitam, dan isu SARA yang dikhawatirkan akan marak di media sosial selama Pilkada Serentak dan Pilgub Jabar 2018, Polda Jabar bersama Mabes Polri membentuk Satgas Terpusat. Selain itu, Polda Jabar meningkatkan patroli siber atau cyber patrol di dunia maya.
Pihak-pihak yang melakukan politik uang, black campaigne, isu SARA, hate speech, dan hoax, dengan tujuan menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara tak beretika dan melanggar hukum itu akan dijerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Kita, masyarakat ingin, pilkada menjadi pesta demokrasi yang aman dan damai, menyenangkan. Jika pilkada berjalan baik, insya Allah akan baik pula hasilnya. Jadi pilkada bukan ajang saling menjatuhkan dengan cara-cara tidak beretika melalui black campaigne dan isu SARA. Biasanya (kampanye hitam dan SARA), marak di media sosial. Kami akan tingkatkan cyber patrol. Kalau kedapatan, pelakunya bisa dijerat UU ITE,” kata Agung kepafa wartawan , Sabtu (13/1).
Saat ini, ujar Agung, cyber patrol telah bekerja memantau aktivitas masyarakat di, media sosial. Selama pilkada serentak dan Pilgub Jabar 2018 berlangsung, Polda Jabar di-back up oleh tim dari Mabes Polri untuk melakukan cyber patrol.
“Tim cyber patrol akan meningkatkan pengawasan saat pasangancon telah ditetapkan. Sebab pada saat itu diprediksi sudah mulai perang opini dan pencitraan di medsos,” ujar Agung.
Kapolda menuturkan, Polda Jabar akan menindak tegas pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong, ujaran kebecian, dan black campaigne di media sosial.”Kami akan proses itu kalau terbukti fitnah dengan Undang-undang ITE,” terangnya.(Red)
